Kamis, 03 Februari 2011

Asosiasi Biro Perjalanan Wisata

. Kamis, 03 Februari 2011

IDwebhost.com Trend Hosting Indonesia ~> Asosiasi Biro Perjalanan Wisata (Asita) Sulsel meminta PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) yang selama ini menguasai Tanjung Bunga,mengembalikan fungsinya sebagai kawasan pariwisata. Pasalnya, selama ini perusahaan yang bekerja sama dengan Lippo Group itu seakan-akan menguasai seluruh lahan di Kawasan Tanjung Bunga.Padahal tidak semua lahan di kawasan itu telah dibebaskan GMTD.

“Kawasan di daerah Tanjung Bunga seharusnya tidak boleh dikuasai Lippo Grup. Kawasan itu adalah kawasan usaha kepariwisataan atau TDC (Tourism Development Coorporation) seperti yang ada di Bali,” kata penasihat Asita Sulsel Ilham Alim Bachri di Makassar kemarin. Hal ini disampaikan untuk mengawal rancangan perda (raperda) penyelenggaraan kepariwisataan Sulsel yang kepanitiaannya telah dibentuk DPRD Sulsel.

Dia meminta pansus raperda kepariwisataan mengembalikan fungsi kepariwisataan daerah yang saat ini statusnya telah berubah menjadi PT GMTD.Perubahan status itu karena perusahaan ini melakukan listing atau pencatatan saham perdana (initial public offering/ IPO) pada 11 Desember 2000. “Sekarang GMTD tidak menggunakan lagi kata korporat seperti di daerah-daerah lain di Indonesia yang hanya 10 daerah dari 33 provinsi yang menggunakan kata TDC.Daerah tersebut,seperti Bali, Lampung, Manado, dan beberapa daerah lain. Fungsi ini yang harus dikembalikan lagi karena seluruh lahan di kawasan itu belum dikuasai Lippo Grup,”ungkap dia.

Dewan Pembina Lingkar Penulis Pariwisata (LPP) Makassar Azhar A Mattone juga mengusulkan pansus bisa mengatur kawasan pengelolaan usaha kepariwisataan dalam penyusunan raperda penyelenggaraan kepariwisataan daerah. Hal ini agar fungsi pengelolaan kawasan usaha kepariwisataan bisa dikelola pemerintah daerah. “Kawasan itu bukan milik swasta, tetapi milik masyarakat dan pemerintah dua kabupaten di sini yang mencakup wilayah Kabupaten Gowa dan Kota Makassar. Kawasan itu harus dikembalikan ke fungsinya karena ini menyangkut kepentingan pengembangan kawasan pariwisata daerah,”kata dia.

Akademisi asal Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar ini berencana menggelar diskusi publik yang akan melibatkan seluruh pelaku industri pariwisata dan legislatif serta perwakilan pemerintah daerah untuk membahas hal-hal yang menyangkut usaha kepariwisataan Sulsel. Ketua Pansus Raperda Kepariwisataan DPRD Sulsel Kadir Halid meminta masukan pelaku industri pariwisata daerah itu dibuatkan dalam bentuk tertulis untuk bisa dikaji lebih lanjut.

“Ini masukan yang cukup baik bagi kami sehingga ke depan kami bisa mengusulkan masukan ini dalam draf raperda yang tengah disusun,” tutur Kadir, yang juga politikus Partai Golkar ini.

0 komentar: